Buku “Metode Pengembangan Teori Antropologi”, upaya mendorong produksi ilmu pengetahuan

 January 12, 2026 in Mamta

Reading Time: 3 mins

Penulis: Larius Kogoya - Editor: Arjuna

Jayapura, Jubi – Antropolog Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Papua, Ibrahim Peyon, S.Sos., M.Si., Ph.D mengatakan buku yang tulisnya dengan judul “Metode Pengembangan Teori Antropologi” merupakan upaya mendorong produksi teori-teori baru dan ilmu pengetahuan di Papua.

Ia mengatakan, buku setebal 420 halaman itu tidak sebatas pada teori antropologi. Namu bisa lebih luas menjadi acuan untuk ilmu-ilmu sosial dan hal terkait lainnya.

Katanya, buku ini hadir ketika ia dipercayakan mengampu tiga mata kuliah yaitu teori antropologi klasik, teori antropologi kontemporer, dan antropologi epistemologi. Tiga mata kuliah ini menjadi bagian dari mata kuliah pokok antropologi.

“Karena kepercayaan itu, selama saya mengajar Strata Satu (S1) maupun Strata Dua (S2), saya ada ketemu satu celah pengetahuan. Celah pengetahuan itu adalah banyak orang berbicara tentang metodologi, bahkan banyak sumber buku, banyak sekali, ada juga banyak bicara tentang teori. Tapi setelah saya mempelajari mendalami sembari dengan mengajar mahasiswa S1 dan S2 itu ada celah besar yang saya ketemu di situ,” kata Peyon kepada Jubi saat wawancara di Aula FISIP Uncen, di Kota Jayapura, Papua, Jumat (9/1/2026).

Menurut Ibrahim, celah yang ia temukan dimana para ilmuwan itu tidak menjelaskan atau tidak menghubungan antara metodologi dengan teori. Akan tetaapi seolah-olah metodologi terpisah sendiri dari teori.

Mereka tidak menjelaskan bagaimana para ilmuwan itu membangun sebuah teori dari tahap awal hingga tahap-tahap selanjutnya, sampai menghasilkan sebuah  teori itu diuji dan menjadi teori yang mapan.

“Belum pernah ada dalam buku yang menjelaskan itu. Setelah saya menemukan cela ini, saya pikir perlu ada ada buku untuk menulis ini,” ujarnya.

Ibrahim Peyon mengatakan, buku ini hadir untuk mengisi kekosongan itu, tujuannya adalah membantu mahasiswa S2 dan S3. Buku ini diharapkan bisa dapat digunakan oleh mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3, untuk mengembangkan disertasi dan penelitian-penelitian. Dapat mengembangkan satu ilmu pengetahuan, dan bisa melahirkan teori-teori baru.

“Tapi kita sendiri tidak bisa memproduksi ilmu pengetahuan, tidak bisa menghasilkan satu teori yang baru. Karena itu buku ini hadir untuk membantu orang Papua maupun yang bukan Papua, untuk mengembangkan diri mereka dan melahirkan teori-teori yang baru,” kata Peyon.

Ibrahim Peyon menjelaskan sekilas isi dari buku yang ditulisnya, yaitu bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua arah dari ilmu pengetahuan, bagian ketiga bagaimana metode-metode yang bisa digunakan dalam pengembangan teori, bagian keempat berkaitan dengan sintesis atau proses penggabungan data.

“Sebenarnya ada empat belas tahap dalam buku ini. Dari semua bab itu, di bab 14 itu menarik, karena bab itu saya membahas ada empat tema khusus, yaitu pertama epistemologis indigenous people adalah bagaimana ilmu pengetahuan dari masyarakat kampung atau masyarakat adat dikembangkan menjadi teori. Jadi ilmu bukan dari orang lain tetapi ilmu dari masyarakat,” ucapnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Dr. Marlina Flassy, S.Sos., M.Hum., Ph.D yang membawahi jurusan antropologi mengatakan, selama ini banyak dosen antropologi Uncen yang menghasilkan karya hasil riset dan penelitian tentang antropologi orang Papua.

Ia berharap hasil riset dan penelitian itu dapat digunakan pemerintah pembangunan Papua yang berkelanjutan.

“Supaya bisa ada sumbangan pemikiran atau bersama membangun daerah dengan ide-ide atau gagasan-gagasan oleh para antropolog Uncen,” kata Dr. Marlina Flassy.

Dr. Marlina Flassy juga mengharapkan kedepan jurusan antropologi Uncen lebih banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan persoalan sosial budaya di Tanah Papua.

Katanya, hasil-hasil penelitian itu bisa diseminarkan dengan mengundang pihak pemerintah, swasta, pihak keagamaan, pihak adat dan seluruh pengambil kebijakan yang ada.

“Supaya lewat kajian-kajian itu tidak sebatas riset atau karya penelitian tapi aplikasi tindak lanjut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh jurusan antropologi bisa digunakan untuk program pembangunan oleh pemerintah, terutama dalam persoalan Papua ke depan,” ucapnya. (*)

TISA Bank opens Alotau branch, boosting financial access in Milne Bay

 Thursday, 8 January 2026, 3:42 pm

Inside the newly-established TISA Bank branch in Alotau, Milne Bay (image: NBC News / Priscilla Waikadi)

TISA Bank has officially expanded its footprint into Milne Bay Province with the opening of a new branch in Alotau today, improving access to banking and financial services in the region.

Chief Executive Officer Sunil Kumar Pokharel said the expansion reflects the bank’s commitment to bringing reliable and accessible banking services closer to the people.

“We are here to serve the people of Milne Bay with honest banking and strong support for your businesses and personal goals,” Pokharel said. “Banking is built on trust, and we are looking to build long-term relationships with the people here.”

Alotau MP Ricky Morris and TISA Bank Chairman Moses Koiri cut ribbon to new branch as Alotau Town Mayor Esmond Basinauro (left-front), TISA Bank CEO Sunil Kumar Pokharel and president of Milne Bay Chamber of Commerce Jeff Abel look on (Image: NBC News / Priscilla Waikadi)

He assured customers that the Alotau branch team will operate with integrity and respect, and will provide guidance to help individuals and businesses achieve their financial goals.

Meanwhile, Alotau Open Member of Parliament welcomed TISA Bank’s entry into the province, describing it as a timely development that supports Alotau’s push towards city status by 2032.

TISA Bank, which began as a credit union for teachers in 1972, has grown into a national financial institution serving more than 90,000 members across the country, with its membership continuing to expand.

The Alotau branch is the third in the country as TISA looks to reach nationwide service.

Left Behind By System: A Qualified PNGan’s Plea for Honest Work and Fair Pay

 

By Henry Wilson Via LinkedIn | 5th Jan, 2026

 

IN 2017, I graduated with a Bachelor’s degree in Information Technology with good grades. Despite my qualifications, I struggled to find work. While many of my classmates secured jobs through personal connections ("who you know"), I spent a year searching with no success.

 

In 2018, out of necessity, I took a job as a caretaker for a hire car company in Wewak. I managed their fleet for two years, earning K250 per fortnight. In 2019, I moved to work in my uncle’s workshop, performing manual labor for another two years despite it being outside my field of study.

 

The year 2022 brought many trials. I contracted Tuberculosis (TB) and had to return home. During this time, I got married and tried to hustle in the village to survive, but it was very difficult. The greatest blow came when my mother, who was our main support, passed away. Her death left me feeling broken and lost.

 

Before she passed, my mother and my Aunt Catherine encouraged me to apply to the University of Goroka (UOG). I was accepted and eventually graduated in early 2024. I began teaching, attending university during breaks, and working in the classroom during the term.

 

However, I have faced a nightmare with the Education Department: 

• Despite teaching full-time, I have not been put on the payroll.
• I traveled to Port Moresby to fix my salary issues but was blocked from the office. I was pressured into paying bribes totaling approximately K6,000 (including travel costs), yet nothing was resolved.
• My documents have been submitted to the Provincial Salary Officer multiple times, but they continue to be "misplaced."

It is now 2026. I have a wife and a beautiful daughter who was born in February 2025. I want to provide for them, but I am broke and exhausted by a system that relies on bribery and favoritism. I have spent years working without pay and trying to do the right thing, but I am now at my breaking point.

 

I am reaching out to anyone who can help. I am a qualified IT graduate minor in Business management and an experienced teacher. I'm also Good at Driving and other skilled jobs such as mechanic carpenter and others. If you know of a job opening or someone who can help me navigate the salary system without corruption, please help me.

 

Life in PNG is very tough right now, and I just want to work and support my family. I also humbly ask for your prayers as I try to get through this dark time.

 

Your Help will be kindly appreciated

God Bless you all

UNPO's President explains Somaliland's path to statehood at the European Parliament

 On 8 March 2023, the Republic of Somaliland was invited by the MEP and former Catalan president, Carles Puidgemont, to share their path to statehood in a conference entitled "Africa 21st century: Old and new borders, federalism and self-determination.” The event took place at the European Parliament, where several African states discussed their journey in implementing the right to self-determination. Among them, the cases of Somaliland and the Democratic Republic of Congo were introduced and explained to the public.

Edna Adan Ismail, president of Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), former foreign minister and Somaliland special envoy shared the history of the Horn of Africa and the current state of the country through its successes and obstacles. Known as the “Mother of Somaliland”, she was chosen to represent the country due to her long career and her loyal commitment to peace building. Edna Adan has been the most important voice in the fight for Somaliland’s recognition as an independent state.

During her speech, Edna Adna Ismail spoke about Somaliland’s economic, diplomatic, and social advancement, which has allowed the Republic to be known as “the most stable, peaceful and advanced country in the Horn of Africa, despite not being recognized as an independent state by the international community.” The Former foreign minister also pointed out the issues Somaliland is suffering from, due to the lack of international recognition, namely: the confusion between Somaliland and Somalia, or the absence of Somaliland on crucial topics.

Despite all the obstacles, Edna Adna Ismail expressed optimism for Somaliland: “We hope that this light that shines on Somaliland will herald a new dawn that will bring justice to the people of Somaliland, who have a right to be heard, to be seen, and to be recognized as responsible members of the international community. We have never been part of Africa’s problems.”

UNPO’s president also took the opportunity to publicly call on the Somali government to engage in a peace dialogue: “Finally, as we have done for the past 32 years, we, in Somaliland, continue to extend a friendly hand to our neighbors in Somalia for the initiation of a serious dialogue to find a peaceful resolution to our differences, so that our people may, at last, find peace on both sides of our common border.”

The speech was followed by a Q&A session with the audience, which illustrated the growing interest in the topic of Statehood and particularly in the case of the Somaliland Republic. 

Source: HERE

SUBJECT: UNPROVOKED AND UNAUTHORIZED POLICE OPERATIONS LEAVING 6 PEOPLE DEAD AND 3 INJURED IN TSAK VALLEY WITHIN YAMBARAN WATENGE LAND

 Kumul 23BRIEF: (NOT AUTHORIZED BY ENGA POLICE COMMAND) 

*******

TO: HON. CHIEF SIR PETER IPATAS, KBE GCL, PM.

GOVERNOR FOR ENGA

Copy to: ACP JOSEPH TONDOP

COMMANDER-HIGHLANDS WESTERN END

****************

******************

Sir, Here below is a short Brief of what happened in the early hours of this morning, Friday 2nd January, 2026.

Your people of Yambatan Watenge are in mourning after losing to gun tooting Security Forces of the newly established Kumul 23.

These are the accounts of what happened early this morning.

Policemen/Soldiers identified as members of Kumul Force 23 drove into Tsak Valley with a target to kill certain men from the Watenge Clan of the Yambatan tribe.

They drove into Tsak Valley in 26 Troppers (motor Vehicles) at around 3.00am this morning, Friday 2nd December, 2026.

They troops after reaching Tsak Raiakam Ptimarry School Road junction, they split into two and about 13 Vehicles went towards Topak Valley Road and the other 13 went towards Yogos Road.

The ones went towards Topak Valley stopped at Tale Bridge and walked for about 500 Meters to Winis Kakis house along the Tale river bank (doelwnstream from the bridge) and fired gunshots from outside and instantly killed Winis Kaki's Wife, Margret in her sleep and shot Winis who rushed out (unarmed) to surrender. 

The both died instantly from multiple bullet wounds. (For ease of Ref. Ref Attached Photos).

The other team that went towards Yogos way stopped at the Tsak Phoenix School gate and went into Pastor Joshua Tati's house and killed Jarnol Sepik Taso (Male 30) and ordered Pastor Joshua Tati out of his house and physically assaulted him very badly with mental plate boots and kicked him and threw him into his own 10 Seater and another Security personnel drove the vehicle down.

These people are innocient- Kumul 2023

Sir Puka calls for unity & discipline in 2026

 

Staff Reporter

• 02/01/2026

Member for Abau and senior leader in the Opposition, Sir Puka Temu has called on all leaders at every level to reflect deeply on their responsibilities, and on citizens to remain united, disciplined and engaged.

“Our future depends on whether we are prepared to confront hard truths, make necessary reforms and work together in the national interest. Let this year mark a renewed commitment to humility, unity and meaningful action for the good of Papua New Guinea,” he said.

“The Government now has a clear path of uninterrupted leadership until 2027. With political stability comes a rare opportunity.
“This is the moment to pause and ask an important question: what legacy will an eight-year tenure leave behind?” Sir Puka asked.

He said history will not remember slogans or intentions, but the lived experiences of citizens—whether life became safer, healthier, fairer and more hopeful under this leadership.

“Papua New Guineans are growing tired of lip service and sickening rhetoric. What they want is honesty, consistency and results.

“This is a time for tough decisions, not comfortable ones; for leadership driven by courage, not convenience; and for policies guided by a genuine heart for the people rather than short-term political survival.

PNG facing real hardships, says Sir Puka

 

Staff Reporter

• 02/01/2026

Member for Abau and a long-serving leader in PNG, Sir Puka Temu has claimed that PNG is entering the new year 2026, under the weight of real and persistent hardship.

He said for many families, daily life has become more difficult than at any time in recent memory.

“Rising living costs, insecurity in our communities, unreliable services and limited employment opportunities have forced ordinary citizens to rely increasingly on their own resilience.

“In these tough times, people are doing what they must to survive—taking care of themselves, supporting extended families and leaning on community networks where government presence is often absent.

“As a long-serving leader of this country, I make these remarks with great humility. I have witnessed periods of hope and growth, as well as moments of deep frustration and missed opportunity. I speak not to inflame division or score political points, but out of genuine concern for our people and for the future direction of our nation.

“At the core of national stability lies the family. Strong families create disciplined children, responsible citizens and cohesive communities,” he said.

Sir Puka reiterated that when families are united, communities are safer, social values are upheld and national unity is strengthened.
He said in a time when institutions are under strain, the family remains the strongest defence against social breakdown, and it must be protected and supported through policy, education and community leadership.

“Yet resilience and family unity alone cannot solve the challenges before us. There must be stronger and more vocal advocacy against the rising levels of lawlessness that continue to terrorise communities. Our health system is struggling, leaving vulnerable citizens without proper care. Education standards are declining, threatening the future of our children.

“At the same time, very low income levels and a lack of job opportunities are robbing young people of hope and dignity. These are no longer isolated problems—they are national emergencies that require decisive and coordinated action.”

He said Government priorities must be realigned with law and order, health, education, agriculture and manufacturing taking the centre of national planning.

“These sectors are not abstract policy areas; they directly determine whether our people can live safely, stay healthy, gain skills and earn a decent living. Agriculture and manufacturing in particular hold the key to job creation, food security and economic self-reliance, yet they continue to be underdeveloped and undervalued.”