Search This Blog

Total Pageviews

Advertisement

Labels

Blog Archive

Showing posts with label Benny Wenda. Show all posts
Showing posts with label Benny Wenda. Show all posts

Wenda Menyerukan politisi Euro untuk Menandatangani Deklarasi Brussel tentang West Papua

Oleh editor April - 25 Januari 2024

https://asiapacificreport.nz/2024/01/25/wenda-calls-on-euro-politicians-to-sign-brussels-declaration-on-west-papua/?fbclid=IwAR38t09-PO6YFOiGJxfPAsPImXRTP1bhIgEMfZdpk2DnRWGrZwCZGQXigDg

𝙇𝙖𝙥𝙤𝙧𝙖𝙣 𝘼𝙨𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙠

Seorang advokat terkemuka West Papua menyambut baik peluncuran Deklarasi Brussel minggu ini di Parlemen Eropa, dan menyerukan kepada anggota parlemen untuk menandatanganinya.

“Deklarasi ini merupakan dokumen penting, yang menggemakan seruan yang ada untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua yang dibuat oleh Forum Kepulauan Pasifik (PIF) , Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) , dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS). Melanesia Spearhead Group (MSG) ,” kata Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. 

“Saya meminta semua anggota parlemen yang mendukung hak asasi manusia, akuntabilitas, dan pengawasan internasional untuk menandatanganinya.”

Deklarasi Brussel, yang diselenggarakan oleh Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP), juga telah meluncurkan fase baru dalam kampanye kunjungan PBB.

Anggota parlemen Eropa Carles Puigdemont, mantan presiden negara bagian Catalonia yang memisahkan diri secara ilegal dari Spanyol pada tahun 2017 dan mantan jurnalis dan editor, mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa UE harus segera menghentikan negosiasi perdagangannya dengan Indonesia sampai Jakarta mematuhi “kehendak” negara tersebut. komunitas internasional” dan memberikan akses kepada PBB.

“Enam tahun telah berlalu sejak undangan awal kepada Komisaris Tinggi dibuat – enam tahun di mana ribuan warga West Papua telah terbunuh dan lebih dari 100.000 orang mengungsi,” kata Wenda.

“Indonesia telah berulang kali menunjukkan bahwa kata-kata kecaman saja tidak cukup. Tanpa tekanan nyata, mereka akan terus bertindak dengan impunitas total di West Papua.”

'𝙎𝙚𝙧𝙪𝙖𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙥𝙖𝙙𝙪'

Wenda mengatakan seruan untuk menghentikan perundingan perdagangan Eropa dengan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, LSM, atau masing-masing negara.

“Ini adalah seruan terpadu dari hampir separuh dunia, termasuk Komisi Eropa, untuk melakukan penyelidikan internasional di Papua Barat yang diduduki,” katanya.

“Jika Indonesia terus menolak akses, mereka hanya akan membuktikan benar semua akademisi, pengacara, dan aktivis yang menuduh mereka melakukan genosida di West Papua.

“Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus dirahasiakan?”

Sejak tahun 2001, UE telah menghabiskan jutaan euro untuk mendanai pemerintahan Indonesia di West Papua melalui undang-undang “Otonomi Khusus” kolonial yang kontroversial.

“Uang ini seharusnya diperuntukkan bagi kemajuan 'demokrasi, masyarakat sipil, [dan] proses perdamaian',” kata Wenda.

“Mengingat West Papua telah mengalami kolonialisme, penindasan, dan kekerasan polisi dan militer selama 20 tahun, kita harus mempertanyakan ke mana perginya dana tersebut.

'𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙙𝙪𝙙𝙪𝙠𝙞'

“West Papua adalah tanah yang diduduki. Kami tidak pernah menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri, yang telah diambil secara kejam dari kami pada tahun 1963.

“Negara-negara dan badan-badan internasional, termasuk Uni Eropa, tidak boleh melakukan investasi di West Papua sampai hak fundamental ini terwujud. Perusahaan dan korporasi yang berdagang dengan Indonesia atas tanah kami secara langsung mendanai genosida kami.”

Wenda menambahkan “kita tidak bisa membiarkan Indonesia menyembunyikan masalah ini – West Papua tidak bisa menunggu lebih lama lagi”.
______
https://asiapacificreport.nz/2024/01/25/wenda-calls-on-euro-politicians-to-sign-brussels-declaration-on-west-papua/?fbclid=IwAR38t09-PO6YFOiGJxfPAsPImXRTP1bhIgEMfZdpk2DnRWGrZwCZGQXigDg

SIKAP POLITIK RAKYAT 7 WILAYAH ADAT SE TANAH PAPUA MELALUI IBADAH SYUKUR PENUTUPAN KONGRES I. ULMWP PEMERINTAH SEMENTARA PAPUA

STATEMENT POLITIK:
======================

KEPUTUSAN POLITIK:

Saya, Bris  Mramra, atas nama  suara politik Rakyat Pribumi Asli Tanah Papua dari 7 Wilayah Adat seTanah Papua dan sebagai Tuan Rumah selaku Ondoafi Besar Am Kwaya Woi Mramra Uho, dari Suku Pribumi Asli Pemilik Tanah Tabu Kiyeep - Kota Jayapura di Tanah Tabi.

Dan atas nama: Ikatan Keluarga Besar Demutru , Rumpun Suku Besar Klisi, Kemtuk , Nambluong dan Tabu Elseng selaku Rumpun Suku Besar Pribumi Asli Pemilik Tanah Tabi di Tanah Papua, menyatakan sikap:

1. Bahwa dalam Sidang Rakyat Penutupan Kongres I. ULMWP ~ Pemerintah Sementara ULMWP tahun 2023, menyatakan bahwa sejak penutupan Kongres I. ULMWP pada hari ini, sudah tidak akan digelar lagi Kongres II dan III , dan  untuk sekali mendukung dan menetapkan Tuan Honorable BENNY WENDA sebagai PRESIDEN PAPUA BARAT MERDEKA  untuk selama-lamanya jadi presiden sampai Papua Merdeka.

2. Bahwa tidak pernah akan ada lagi Badan Kongres Pemerintahan Sementara ULMWP melakukan atau menyelenggarakan kongres  apapun lagi di Tanah Papua sebab kami RAKYAT 7 WILAYAH ADAT selaku pemenggang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi kultur bangsa Papua sudah mendeklarasikan dengan suara bulat mendukung Tuan Hon. Benny Wenda sebagai PRESIDEN  dan Tuan Hon. EDISON WAROMI sebagai PERDANA MENTERI untuk waktu yang tidak ditentukan sampai PAPUA mencapai kemerdekaan dan  kedaulatan sebagai Negara Bangsa yang merdeka, terhormat dan bermartabat.

3. Badan Kongres terpilih dalam Kongres I. ULMWP , tahun 2023 memperhatikan: BAB II. pasal 5 ayat (7), (8), (9) dan ayat (10) untuk segera membekuhkan dan membubarkan Organisasi ULMWP Koordinatif dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya.

4. Badan Kongres terpilih dalam Kongres I. ULMWP tahun 2023, sebagai mandataris rakyat dalam Pemerintah Sementara ULMWP, mencatat sikap politik ini untuk diperhatikan sebagai perintah.

Demikian sikap dan suara politik kami rakyat 7 Wilayah Adat seTanah Papua, kami nyatakan dan sampaikan kepada Badan Kongres dihadapan rakyat 7 Wilayah Adat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi perhatian.

Dibuat di: Tanah Tabi 
Pada tanggal: 23 November 2023.

Atas nama rakyat dari 7 Wilayah Adat seTanah Papua.

ttd

Bris Alexius l. Comnenus Mramra, SH.
Ondoafi

West Papua - Benny Wenda



The president of the West Papua Liberation Movement has made a new call for Indonesia to withdraw its military from the region, in his New Year's statement.

Benny Wenda said following the movement's successful first Congress in 2023, they are moving forward according to their threefold agenda - full membership of the Melanesian Spearhead Group, a UN High Commissioner for Human Rights visit to West Papua, and a self-determination referendum.

He also said as demanded by the MSG Leaders' Meeting in August of last year, Indonesia must also facilitate a UN visit to West Papua before the next MSG meeting in April this year.

Wenda called on West Papuans to rally behind the liberation movement, and for all their military factions, all political groupings, and all international solidarity groups in the Pacific and around the world, to respect and honour the Congress resolutions.

He also called on all relevant parties to do more to ensure that New Zealand pilot Phillip Mehrtens is released from captivity unharmed.

1 December 2023 Speech by ULMWP Provisional Government President Hon. Benny Wenda

Below is the speech that ULMWP Interim President Benny Wenda gave at Oxford Town Hall on December 1, 2023.

In the name of Yahweh, in the name of our ancestors, in the name of bones of suffering, and in the name of all generations to come, I would like to first say a minute’s silence for all the West Papuans, past and present, who have been killed in the course of the struggle. We mourn the ten Papuans who were massacred in February by the Indonesian military. We mourn the five teenagers murdered in Yahukimo in September, and the five civilians who were killed only days before that in Fakfak.

We also remember the brave fighters and heroes of the West Papuan struggle that we lost this year. I would like you to join me in a moment of silence for our flag raisers and all other West Papuans who have passed in 2023.

_______________________

December 1st 1961 is West Papua’s Independence Day.

On this day 62 years ago, the New Guinea Council raised the Morning Star across West Papua for the first time. A new nation was being born. If Indonesia had not invaded our land, West Papua would have become the first independent Melanesian state – before Vanuatu, the Solomons, Fiji, or Papua New Guinea.

Our flag raising ceremony in 1961 was recognised by Australia, the UK, France, and the Netherlands, our former coloniser. Oxford is the rightful place to raise this flag, because the UK witnessed our original flag raising

Though our independence was stolen from us by Indonesia and the big powers, we continue to recognise and cherish 1961 as a symbol of our nation. As enshrined in our constitution, the ULMWP has always recognised all previous declarations as vital and historic moments in our struggle. This does not just include 1961, but also the OPM Independence Declaration 1971, the fourteen star declaration of West Melanesia in 1988, the Papuan People’s Congress in 2000, and the Third West Papuan Congress in 2011.

There is now a new addition to this list of milestones: the first ever ULMWP Congress, which was successfully held inside West Papua in November. Over 5000 West Papuans gathered in Jayapura to choose their leaders. Every man and woman who attended the Congress risked their lives and their freedom to defend their constitution and take ownership of their struggle.

I give my congratulations and thanks to the Congress Committee, Papuan People’s Forum, and every West Papuan who organised this historic event, particularly the landowners of the Tabi region who hosted it. The spirit of Theys Eluay, who was from the Tabi region, was present at this Congress. Thank you to our military wings, we will continue to work together to achieve our goal of a peaceful self-determination referendum. As expressed in the Congress Resolutions, we acknowledge and give thanks to the KNPB and the Alliance of Papuan Students as important elements of our fight for self-determination. I acknowledge all our affiliated organisations and all independent self-determination groups, including women’s groups and Indonesian solidarity organisations.

I was greatly honoured to have been chosen as President of the ULMWP at the Congress. Together with Prime Minister Edison Waromi, our cabinet, and seven regional Executives, we will work together according to our constitution to achieve our freedom. Our roadmap is clear and our three agendas have been endorsed by the people: A) full membership of the MSG, 😎 a UN High Commissioner for Human Rights visit to West Papua, and C) a resolution on West Papua at the UN General Assembly.

We have our mandate given through the Congress resolutions – the first popular mandate a ULMWP leader has ever received. With this Congress, we place the West Papuan struggle directly in the hands of the people. We are implementing democracy before we have achieved independence.

As ULMWP President, I endorse all the Resolutions passed by Congress, and reaffirm the existence of the ULMWP Constitution, Cabinet, and Government structure. I also confirm that our offices in West Papua, UK, Papua New Guinea, Vanuatu, and Australia will continue to operate, with the help of our diplomatic support in those countries.

With our ULMWP government, our constitution, our cabinet and regional Executives, we are proving to the world that we are ready for independence. We are ready to govern our own affairs. We also have our Green State Vision, which was endorsed at our Congress, which will protect the rainforest that is currently being chopped and torn down by Indonesia.

This year has proven that West Papua has no future with Indonesia. The Indonesian military have steadily increased their military presence across our land. The effect of Indonesia’s military operations is to displace West Papuans and open the land to exploitation. According to Human Rights Defenders on the ground, over 77,000 people are still displaced, living in the forest or in refugee camps. When people are displaced, the military moves in, and Indonesia uses the opportunity to steal our resources. This is what is happening right now in Intan Jaya, with the Wabu Block gold mine.

As well as sadness, 2023 has also brought great progress for our movement. The pressure for a UN High Commissioner for Human Rights is growing and growing. Over 85 countries have called for the UN to be allowed access to West Papua, including the Pacific Islands Forum and the OACPS. This year, the Melanesian Spearhead Group released their own communique calling for the UN visit to happen by March 2024. Two Melanesian envoys, the Prime Ministers of Fiji and Papua New Guinea, have since been appointed to engage with Indonesia and find a solution.

On behalf of the West Papuan people, I want to give my thanks to all groups across the world who continue to advocate for our cause. To our affiliated solidarity groups in New Zealand, Australia, Vanuatu, Fiji, Micronesia, Polynesia, Europe and the US: thank you. I call on all our solidarity groups to respect and endorse the results of our Congress and our direct mandate from the people. The democratic right of the people of West Papua needs to be respected.

Thank you to the International Lawyers for West Papua and the International Parliamentarians for West Papua, and to our close friends in Catalonia and the Basque Country, and all our diplomatic allies. Thank you to UK Greens, Labour Party, Liberals and Conservatives, in our All-Party Parliamentary Group, for your consistent support. A special thank you to former Lord Mayor Craig Simons and Elise Benjamin, who under your leadership gave me the freedom of the City of Oxford. Thank you to the city of Oxford, who have always welcomed me and who raise the Morning Star flag every year. And thank you to the British government who allow me to freely lobby on behalf of my people.

Thank you to the people and government of Vanuatu, our Wantoks, who have always been our strongest supporters. Thank you to all religious leaders, and particularly the Pacific Council of Churches and the West Papua Council of Churches, for your constant support and prayers.

I offer my thanks to Prime Minister Rabuka of Fiji, Prime Minister Marape of Papua New Guinea, and to all Pacific and Melanesian leaders. The solidarity of our brothers and sisters in Melanesia is one of our strongest weapons. Without the support of our Melanesian family, our struggle cannot succeed.

Lastly, I want to thank everyone who contributes to our struggle through culture, particularly in the Pacific, whether you are a songwriter, an artist, or a rugby player. Indonesia bans our freedom song, but you help preserve our identity, our language, our culture. You are keeping alive the spirit of Arnold Ap, the cultural leader and musician who was murdered by Indonesia in 1984 just because he played West Papuan music and promoted West Papuan culture. While he was in prison before he was killed, he wrote these lyrics:

Yang kudamba yang kunanti, tiada lain hanya kebebasan – what I am longing for, what I am waiting for, nothing but freedom.

To all our supporters around the world, I ask you to continue to walk with us on our long road to freedom. Continue to be the voice of the voiceless people.

Finally, to all West Papuans, I ask that you defend your constitution and the ULMWP Provisional Government. This is your government, your constitution: the people have endorsed it, and the people can defend it. Do not bow down to any structure that is imposed from outside, or engage with Indonesian institutions. You have your own government, cabinet, and constitution, which has been mandated through the Congress. You can liberate yourselves and reclaim your sovereignty.

I call on every West Papua – whatever gender, tribe, age, or political affiliation, whether you are living in the cities, in the highlands, in prison, in exile, or as guerillas in the bush – to unite behind the ULMWP provisional government and our roadmap. We are one people, with one soul, one destiny. I am humbled to have been chosen to lead you, as we continue to work towards our freedom.

God bless West Papua. Papua Merdeka.

Benny Wenda
Interim President
United Liberation Movement for West Papua

West Papua independence leader Wenda elected ULMWP president

Benny Wenda, left, with the ULMWP interim prime minister Rev Edison Waromi at the 22 Melanesian Spearhead Group Leaders' Summit in Port Vila. 22 August 2023 Photo: RNZ Pacific / Kelvin Anthony

This week, the ULMWP held its first ever congress in Jayapura, which was attended by 5,000 indigenous West Papuans from all seven region.

The congress was called in response to the ULMWP leaders' summit in Port Vila, where the leaders announced that they had unilaterally dissolved the ULMWP provisional government, angering many.

"The ULMWP has officially restored the term "Provisional Government" which had been removed/removed through the unconstitutional process that took place at the ULMWP Summit-II in Port Vila, Vanuatu last month," UNMWP congress chairman-elect Buchtar Tabuni said.

At the meeting, Reverend Edison Waromi was elected as prime minister and Diaz Gwijangge, S. Sos as head of the Judiciary Council.

Tabuni said that the appointment of executive, legislative and judicial leadership as well as the formation of constitutional and adhoc bodies would be for a period of five years (2023-2028) as stipulated in the ULMWP Constitution.

Wenda, who is based in the United Kingdom, stepped down as ULMWP leader and Menase Tabuni was appointment as president.

Menase Tabuni's election was meant for ULMWP maintaining its presence and solidarity with the Papuan people on the ground.

"We must do this from within West Papua as well as campaigning in the international community," he said at the time.

Wenda said he was honoured to have been elected as the ULMWP president at this historic congress in Port Numbay.

He said he and Rev Waromi take their mandate from the people very seriously and together, they will continue to work to free their people.

"I have always represented the people of West Papua, but true representation comes from election.

"The people are demanding a choice, and we must listen," he said in a statement ahead of the election.

Source: RNZ

Benny Wenda appil long MSG lida mas tingim Melanesian pipol blong West Papua


Chairman blong United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda hem expressim hope se ol Melanesian leaders bae akseptem applikesen blong olketa Melanesian pipol blong West Papua and letem olketa bikam full memba blong Melanesian Spearhead Group.

Mr Wenda hem se olsem taem olketa lida blong Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji and olketa FLNKS blong New Caledonia olketa mit long Port Vila tude and tumoro long mek 22 MSG Leaders Summit miting blong olketa.

Hem se hem hope bae olketa MSG lida letem olketa Melanesian pipol blong West Papua olketa sevaev, sapos nogat, bae olketa olsem ol indigenous pipol blong North Afrika, North Amerika and long Australia.

Long audio bae yu harem Mr Wenda ibin storian wetem niusman Hilaire Bule long Port Vila long Tuesday.

Broadcast 

Powes Parkop: Welcome to Indonesian President Joko Widodo


Seasonal campaigner for West Papua Independence movement and NCD Governor Hon. Powes Parkop has cordially welcomed visiting Indonesian President His Excellency Joko Widodo to Port Moresby and the entire country.

Thanking and appreciating the Prime Minister Hon. James Marape and his government of Papua New Guinea for hosting the president during his State Visit on Wednesday (tomorrow), Governor Parkop in welcoming President Widodo invited the President to also take some time to study the Papua New Guineans, understand our culture and know their history and heritage.
“PNGeans as Melanesians have a long history that we all are proud of and that has defined us to be who we are today. We are people who are defined by our connection to our land. The land is our life. So I want to invite him (President Widodo) to understand and appreciate that. It’s important for PNG and whole of Melanesia said Governor Parkop.
“More importantly, I want to invite the President and the Government of Indonesia to forge a new future by openly taking and discussing West Papua. It’s time to talk and we are ready for talks. We want to move forward in addressing this decade-long issues that have marred the relationship between our peoples, between different cultures and traditions, and history to forge a better future,” he said.
Governor Parkop assures the Indonesian Government that the pro-West Papuan campaigners are ready and open for dialogues.
“I want to invite him to think about the future, not to be defined by the past. We cannot change the past. The past has a lot of pains and issues. The past is a history that we cannot and are not proud of. The future we can absolutely re-define and make it better.
“As a strong campaigner, I am ready and willing to engage in dialogues. I have spoken to different organs of the West Papua people, especially United Liberation Movement for West Papua President, Benny Wenda and the Provisional Government.
“They are also ready for open, cordial dialogue. We can reshape our future and history of the region together so that it becomes better than the past. This is our call to the President Widodo.
Governor Parkop said they (West Papua supporters) want full membership for both West Papua and the Republic of Indonesia in the Melanesian Spearhead Group (MSG).
“That is the platform through which we can engage in this type of dialogues and discussions that will reshape our future and the history of our people so that we build a better future. In this way, we can live a greater legacy that we all can be proud of,” he said.

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐚: 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐦𝐨𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐟𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐨𝐦 𝐁𝐞𝐚𝐧𝐚𝐥

May 30, 2023 in Statement

I am very sad to announce the death of Tom Beanal, a West Papuan freedom fighter, Head of the Papua Presidium Council, and leader of the Amungme Tribal Council. On behalf of the ULMWP and the West Papuan people, I send my sympathies and condolences to Tom’s family, friends, along with everyone he inspired to join the struggle. 

Tom was a member of the Amungme tribe. Along with the Kamoro people, the Amungme have been the primary victims of the Grasberg Mine, the world’s largest gold and second largest copper mine, opened and operated by the US mining company Freeport McMoran. Amungme and Kamoro people are the indigenous landowners – tribes who have tended and protected their forest for thousands of years. But they have been forced to watch as their lands have been destroyed, physically and spiritually, by an alliance of big corporations and the Indonesian government. 

As a leader of his tribe, Tom fought steadfastly against the illegal Indonesian occupation. After the state-sponsored assassination of Papua Council leader Theys Eluay, Tom – who was Eluays’ deputy – was targeted as Indonesia’s next victim. This was part of the Indonesian attempt to destroy the Papuan Spring, a great peaceful uprising from 1999-2000. I was a young man at this time and was inspired by his spirit. Together, we mobilised for the Papuan People’s Congress in June 2000, which rejected Indonesian colonialism and called for true self-determination for West Papua. Because of Eluays’ assassination and my imprisonment, along with brutal Indonesian repression of other leaders, the Papuan spring did not achieve its goal of liberation.  

Though Tom himself was poisoned by the colonial regime, suffering paralysis as a result, his desire for freedom did not change. Later, on behalf of the Amungme people, Tom filed a US lawsuit against Freeport for their destruction of the Papuan environment and complicity in the cultural genocide of West Papua. 

Tom Beanal did all he could for his people, and I join with all West Papuans in mourning his sad passing. But while he may be physically gone his spirit continues to bless our freedom struggle. I want to assure all West Papuans, and especially the Amungme and Kamoro people, that we will continue to fight for his dream of liberation.  

Benny Wenda
President
ULMWP Provisional Government

https://www.ulmwp.org/president-wenda-west-papua-mourns-the-loss-of-freedom-fighter-tom-beanal

Indonesian police arrest Buchtar Tabuni and two Papuan ‘ministers’

 Source: Asia Pacific Report

A United Movement of West Papua (ULMWP) leader, Buchtar Tabuni, about to be arrested by
Indonesian police outside his home in Jayapura earlier this week. Image: Jubi/ULMWP

Indonesian police have arrested Buchtar Tabuni, one of West Papua’s most important liberation leaders, along with three other United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ministers, reports the movement in a statement.

“Indonesia are once again suppressing freedom of expression and assembly in West Papua, in an attempt to crush our spirit and commitment to our struggle,” said interim president Benny Wenda.

Buchtar Tabuni is chair of the West Papua Council, and a member of the ULMWP Council Committee. His arrest was confirmed by police.

Other West Papua human rights issues

He was arrested with Bazoka Logo, Minister of Political Affairs, and Iche Murib, Minister of Women’s and Children’s Affairs, said the statement.

The trio were arrested at Tabuni’s house in Jayapura, following an annual ULMWP meeting, and interrogated at a nearby police station.

“What is their crime? What possible justification can there be for this crackdown? This was after a peaceful meeting at a private residence,” the statement said.

“The right to assembly is a basic human right, enshrined in the constitutions of countries around the world, including Indonesia.”

Buchtar Tabuni . . . arrested outside his Jayapura home after a peaceful meeting. Image: ULMWP

Sharing information

The National Parliament of the ULMWP meets annually to share information on events in their regions and discuss the situation of the struggle.

“West Papuans have the right, under international law, to peacefully mobilise for our independence,” Wenda said.

He called on anybody concerned by the arrests to to express their disgust to the Jayapura police chief.

Wenda said the arrests were in breach of basic principles of international diplomacy and human rights.

Both the ULMWP and Indonesia are members of the Melanesian Spearhead Group, a regional political forum.

“We sit around the table together as equals. Imagine if British police arrested a Scottish parliamentarian following a peaceful meeting in their own home — there would be international outcry.

“This is the brutal reality of Indonesia’s colonial occupation.”

Tabuni targeted

Buchtar Tabuni . . . arrested outside his Jayapura home after a peaceful meeting. Image: ULMWP


The statement said this was not the first time Tabuni had been targeted by the Indonesian state.

Tabuni has spent much of his life behind bars, and was previously arrested and charged with treason for his involvement in anti-racism protests in 2020.

“This is political persecution: the harshness of Buchtar’s treatment is due only to his position as a respected leader of the independence struggle,” said Wenda.

“History tells us that there is no such thing as a fair trial for West Papuans in Indonesia. Victor Yeimo is still gravely ill in prison, where he has been held on spurious treason charges since May 2021.

“We urgently need the assistance of all international solidarity groups and NGOs — you must pressure your governments to help secure Mr Tabuni’s release, and all other West Papuan political prisoners.

Wenda said that the ULMWP demanded that Indonesia immediately release him with Bazoka Logo and Iche Murib.

Freedom ‘essential’

“Their freedom is essential in order to keep the peace,” he said.

According to Tabloid Jubi, Jayapura City police chief Senior Commander Victor D. Mackbon had confirmed that his office had arrested Buchtar Tabuni.

He said Tabuni was arrested to “clarify the activities” held at his home.

“Buchtar Tabuni’s arrival is to clarify his community gathering activities,” said Commander Mackbon.

Kenya welcomes African Caribbean and Pacific Group of states attending the 9th Summit of the African Caribbean and Pacific Group of States (ACP) at KICC in Nairobi, Kenya.

Nairobi, Kenya, Source: https://www.gpanreunification.org-


Kenya welcomes African Caribbean and Pacific Group of states attending the 9th Summit of the African Caribbean and Pacific Group of States (ACP) at KICC in Nairobi, Kenya

Delegasi KTT 2019 Kelompok Negara Karibia dan Pasifik Afrika (Foto: gpanreunification.org - GOOD INDONESIA)
Delegasi KTT 2019 Kelompok Negara Karibia dan Pasifik Afrika (Foto: gpanreunification.org – GOOD INDONESIA)

Global Pan Africanism Network has been advocating for Swahili to be embraced as a language for reunification of all people of African descent and the move by the Deputy President to spread Kiswahili in the summit is a brilliant idea.

African Caribbean and Pacific Group of nations summit being held in Nairobi has renewed hopes of ACP states being integrated into the African Union.
Here is the Program for the Summit:
Dates:
Pre-Summit Events

6-10 December 2019 – Investment Village (Exhibition)

8 December 2019

  • ACP Business Summit
  • Women and Youth Side-event: “Empowerment of Women and Youth in ACP States”

9-10 December 2019 – 9th Summit of ACP Heads of State and Government

West Papua Independence Leader Benny Wenda and Vanuatu Foreign Minister Ralph Regenvanu.
are among those attending.

West Papua is finally home.
Now is the right time for Africa to support Decolonization of West Papua and take action to end Black Genocide in West Papua.

This summit is an opportunity for Kenya to stand against Indonesian colonialism in West Papua.
Over 500,000 Papuans been killed invasion of West Papua by Indonesian military and each day Papuans are landing in jail for expressing their desire to be free.
Just raising the morning star flag can earn West Papuans 15 years in prison.
The time has come for the world to respond to Indonesian atrocities against people of African descent in West Papua



from WordPress https://ift.tt/2YK3vyD
via IFTTT December 13, 2019 at 10:02AM

West Papuan leader taken into custody in dramatic arrest

Activists say Buchtar Tabuni, seen as a mastermind of recent protests, was forcibly taken into custody by armed troops

A West Papuan independence group has accused the Indonesian police of “abducting” a leading West Papuan activist in a dramatic arrest on Monday.

The United Liberation Movement for West Papua, whose exiled leader is Benny Wenda, said in a statement that a joint strike force of Indonesian police and military surrounded the home of the high-profile activist Buchtar Tabuni early on Monday morning.

The group claims several shots were fired and four armed troops surrounded Tabuni before he was taken into custody, with no prior notice or summons.

A national police spokesperson, Dedi Prasetyo, confirmed Tabuni’s arrest for suspected treason, telling the Guardian the Papuan regional police had handled the arrest in the context of “ensuring security and order in Jayapura and Papua in general”.

Tabuni, who is a key member of the West Papuan leadership along with Wenda, is seen as a mastermind of protests that have spread across West Papua and other provinces in recent weeks.

The exiled leader Benny Wenda told the Guardian the deteriorating situation in West Papua required United Nations intervention.

“Indonesia is sending 6,000 troops on military exercises to West Papua. There is no war going on, this is peaceful demonstrators against a huge military. My people are in danger. We need to act now before it is too late.”

In a show of force, and perhaps an indication of a willingness to escalate military action if protests continue, the Indonesian military conducted exercises at Sentani and Wamena airfields in Papua. Footage from Jayapura showed dozens of paratroopers parachuting from the back of an airforce plane, part of a Quick Reaction Strike Force exercise.

Indonesia’s defence force chief, Marshal Hadi Tjahjanto, said the exercises were held annually at different locations across Indonesia, and this year was organised for Papua. “The jump drills ran smoothly and safely,” he said.

Indonesia’s ministry of public works and public housing has dedicated IDR100bn (US$7m) for rebuilding state offices destroyed by protesters during protests in Jayapura in Papua on 29 August.

Source: https://www.theguardian.com/



from WordPress https://ift.tt/2ZTzrEq
via IFTTT September 12, 2019 at 05:20PM

Gen. WPRA Mathias Wenda: Mr. President Jokowi…

Chief General Mathias Wenda, the Commander in Chief of West Papua Revolutionary Army (WPRA), one of the affiliated commands of West Papua Army (WPA) has written to Hon. President Joko Widodo, the President of the Colonial Republic of Indonesia (CURI), in order to approach appropriate parties in dealing with riots in West Papua.

General Wenda, though the WPA Official Website mentioned three things to the President of CURI three things that Mr. President should consider now, rather than asking for Melanesians to West Papua to forgive and forget continuous and systematic racial discrimination that Melanesians have been facing since Indonesia invaded and occupied the territory of the Republic of West Papua.

Mr. Wenda proposed personnel from WPA, Gen. WPRA Amunggut Tabi and ULMWP Chair, Hon. Benny Wenda as the official representative that have been demanding for the United Nations Supervised Act of Self-Determination and therefore, anything regarding “referendum” should not be discussed among Indonesian officials, between the President and two colonial Provinces of Papua and Papua Barat.

The opening paragraph of the letter says,

From the Central Defence Headquarters (CDHs) of West Papua Revolutionary Army (WPRA), I am as the Supreme Commander of West Papua Revolution (PANGTIKOR), hereby would like to explain my position on the following three points to Mr. President of the Republic of Indonesia: first of all regarding the current developments in the territory of the Republic of West Papua (RWP)  from Raja Ampat to Maroke; secondly, about Mr. President’s plan to meet with two colonial governors of Papua and Papua Barat to discuss about referendum; and finally the proposal from WPRA to Mr. President as ways to get out from current problems facing the Colonial Unitary Republic of Indonesia (CURI) as reactions to what your military and police officers have done, i.e., calling us Melanesians: “monkeys”.

General Wenda closes his letter by praying

…. that God the Creator of all Malay-Indonesians and Melanesians will give Mr. President the wisdom and ideas in order to bring this conflict ot an end, comprehensively and completely.

The WPRA Secretary-General, General Amunggut Tabi previously condemned racial discrimination against Melanesians from West Papua as a sign of Indonesia-Malay people and stated:

West Papua Army fights in defending the dignity and integrity of all black, white, red, green, and any colours as human beings, with the same and equal rights to be fully recognised and treated as fellow human beings. Therefore, we condemn Indonesian Nazi community and apartheid government in West Papua.



from WordPress https://ift.tt/2HKV4vL
via IFTTT September 04, 2019 at 05:06PM

Support for West Papua ramped up ahead of Pacific leaders meeting

As the clock ticks down to the annual meeting of Pacific Leaders next week in Tuvalu, West Papuan activists have ramped up their lobbying efforts to get Pacific countries to support a resolution on the proposed visit by the United Nations Human Rights Commissioner, to investigate allegations of human rights violations in West Papua.

The head of the United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda has met with Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare as part of his campaign.

“Most of the Melanesian leaders they are concerned and they are willing to support. Because this issues never go away from the Melanesian leaders,” Mr Wenda said.

Pacific Island leaders will discuss a resolution that is calling for the UN Human Rights Commissioner to visit the Indonesian region of West Papua and investigate human rights allegations.

Indonesia issued an invitation to the UN earlier this year, but the visit has yet to eventuate.

The resolution, if adopted by Pacific leaders, would also encourage a deadline to be set for the timing of the visit, and a report on the situation, to be submitted at the 2020 Pacific Forum Meeting.

Vanuatu’s special envoy to West Papua, Lora Lini said Vanuatu had championed the resolution during Forum officials and ministers meeting last month in Fiji, which set the agenda for next week’s Forum.

“We are looking forward to the outcomes from the leaders communique from the prime ministers of the Pacific Islands Forum country and Vanuatu will take this resolution to UN General Assembly,” Ms Lini said.

Mr Wenda was accompanied by PNG Governor Powes Parkop on his visit to Honiara, although it isn’t clear if Mr Parkop was an official representative for the national government.

Duration: 5min 22secBroadcast: Thu 8 Aug 2019, 6:00am

Source: ABC Radio



from WordPress https://ift.tt/2ZIenMV
via IFTTT August 09, 2019 at 07:30AM

UK High Commissioner Arrives

By Dan McGarry

Vanuatu rolled out a unique welcome yesterday to Karen Bell, the newly-arrived High Commissioner to Vanuatu. The first ever all-woman honour guard to welcome a foreign dignitary paraded for Ms Bell on the State House lawn. As God Save the Queen played again for the first time in nearly 15 years, a twin rank of new recruits stood to attention with bayonets fixed on their FAMAS assault rifles.

In his welcome address, President Obed Tallis delivered a wide-ranging appreciation of the contributions that the United Kingdom has made over the years, and called for support in numerous key activities.

Perhaps the most pointed request was for support on getting West Papua placed on the decolonisation list. ULMWP leader Benny Wenda was recently given the freedom of the city in Oxford, an honour that was followed by accusations by the Indonesian embassy to the UK that Mr Wenda had “advocated and perpetuated violence”, according to the BBC.

He rejected the claim as baseless.

Benny Wenda claimed political asylum in the UK in 2002.

The ceremony was capped with a toast of fresh coconut, through a bamboo straw, as President Tallis demonstrated how Vanuatu has found natural ways to replace plastics and other toxic waste.

Ms Bell and her staff will share accommodations with the New Zealand High Commission.

The Daily Post will provide more insight and analysis of the British mission in Vanuatu in the coming days.

Source: Vanuatu Daily Post



from WordPress https://ift.tt/2Ogqj7m
via IFTTT July 24, 2019 at 07:33PM