Whilst acknowledging the gift from Indonesia, Hon Wale said Solomon Islands should never allow this to be the 30 pieces of silver to betray our fellow Melanesians in West Papua.
He said the new Futsal Stadium is a dream come true for the futsal code in the country, but it should never change our stand and perspective on West Papua.
The Opposition Leader said it is not right that Solomon Islands voice is silenced by this ‘gift’ from speaking for the voiceless people of West Papua who continue to suffer under the colonial oppression of Indonesia.
Hon Wale said the Prime Minister knows well because he is a strong supporter of West Papua.
“Our current Prime Minister is a strong supporter of West Papua and I urge him to raise the issue of West Papua to the visiting Indonesia delegation during their meetings,” he said.
Hon Wale also issued a call to the visiting Indonesia government delegation to facilitate Solomon Islands earlier calls to enable the UN High Commissioner for Human Rights to visit West Papua.
ENDS///
Oleh Jack Wanggai, Jubir Departemen Politik ULMWP.
Saya kira mereka yg kontra dgn ULMWP adalah juga peserta dan menjadi delegasi resmi TPN PB OPM skaligus terlibat dalam kegiatan Univication Leaders West Papua di Vanuatu.
Kegiatan ini berlangsung pd tanggal 25 November - 6 Desember dan mendeklarasikan lahirnya ULMWP pada tgl 6 Desember 2014 di Port Villa - Vanuatu.
Pada deklarasi ULMWP itu diikat dengan DOA PASTORAL dan SUMPAH ADAT MELANESIA.
Ingat bahwa hal ini SAKRAL.
Jadi sebagian aktivis yang belakangan tidak punya referensi baik terkait proses perjalanan sejarah perjuangan bangsa Papua pasca meninggalnya Alm Bapak Dortheys Hiyo Eluai pada tahun 2001, hingga terjadi KONSESNSUS POLITIK BANGSA PAPUA pada tahun 2010 dan menetapkan 10 orang KOLEKTIF LEADERS BANGSA PAPUA.
Satu dari keputusan KONSENSUS BANGSA PAPUA adalah diperlukan KONGRES RAKYAT PAPUA III untuk memilih Pemimpin Politik Bangsa Papua. Dan hal itu telah terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus - Padang Bulan Jayapura.
Kongres tersebut memilih dan menetapkan Bapak Forkorus Yaboisembut sbg Presiden dan Ev. EDISON WAROMI, SH sebagai Perdana Menteri NRFPB.
Dalam perjalanan hasil Kongres III itu tidak mendapat dukungan dari KNPB secara organisasi meskipun para aktivis KNPB turut hadir dalam kegiatan KONGRESS III tersebut.
JONNA WENDA tampil sebagai utusan resmi pada acara kongres tersebut dan membacakan Naska sikap TPN PB.
Kehadiran para aktivis dari berbagai wilayah studi dan VII wilayah adat Papua menyaksikan peristiwa bersejarah itu.
Belakangan mereka yang hadir di Kongres tersebut keraskan hati dan tidak mengakui NRFPB.
Persatuan bangsa Papua dilihat masih mengalami tantangan dan hambatan dari para organisasi dan aktivis Papua.
Tantangan itu berdampak kepada diplomasi dan dukungan Papua di MSG, PIF , dan ACP, bahkan NGO'S dan uni eropa.
Para leaders Melanesia melihat konsdisi orang Papua yang tidak bersatu, itu dibuktikan dgn munculnya beberapa proposal yg masuk ke sekretariat MSG di NOUMEA KANAKY, dan negara melanesia lainnya.
Maka diusulkan utk perlu ada satu pertemuan konsolidasi untuk mempertemukan semua komponen perjuangan bangsa, baik force moral maupun force politik.
Karena itu, Vanuatu diminta sbg tuan rumah untuk melakukan pertemuan UNIVICATION LEADERS OF WEST PAPUA yang telah berlangsung pada bulan November - Desember 2014.
Semua pihak diundang untuk hadir ke Pertemuan Univiction itu, kesulitan finansial dan administrasi perjalanan delegasi yg terhambat baik dari tanah papua ke Vanuatu, faktor sabotase intelijen kolonial, itu membuat banyak delegasi tidak bisa tembus ke Vanuatu.
Pertemuan univication west papua leaders itu berlangsung dan ditandatangi oleh NRFPB, WPNCL dan PNWP/ KNPB.
Penandatangan kesepakatan itu yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya ULMWP pada tgl 6 Desember 2014 di Lapangan Saralanna - Port Villa - Vanuatu.
Tuan Sebby Sambon dan Terryanus Sato adalah delegasi resmi dari TPN PB OPM yang turut hadir dan mendeklarasi lahirnya ULMWP.
Ada sekian banyak aktivis Papua yang tidak tahu menahu tentang perjalanan sejarah ini.
Ada juga banyak aktivis yang sudah tahu tentang hal itu, bahkan ada yang terlibat dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa ini, tetapi hari ini mereka tidak konsisten dalam keputusan politik bangaa Papua.
Pada deklarasi ULMWP itu diikat dengan DOA AGUNG pihak Gereja Pasifik, SUMPAH ADAT MELANESIA, perjanjian dan penyerahan makanan lokal dan Babi 5 ekor dan serta minum Cava sebagai simbol perjanjian adat melanesia di depan rumah adat /Honay milik dewan adat Vanuatu.
Hari ini di media sosial, ada sekian banyak narasi yang ditulis oleh kaki tangan intelijen kolonial dan bahkan ditulis oleh sesama aktivis Papua untuk meretakan dasar persatuan bangsa papua.
Papua diadu domba oleh para pejuang yang tidak konsisten dan diadu domba oleh mereka yang iri hati panggung politik.
Papua diadudomba oleh aktivis yang sentimen kesukuan, papua diadu domba oleh aktivis yang belum matang dalam sumber daya manusia, papua diadu domba oleh aktivis yang tinggi hati, angkuh dan sombong, papua diadu domba oleh aktivis yang tidak tahu perjalanan sejarah, papua diadu domba oleh aktivis yang hidup tidak takut Tuhan, Papua diadu domba oleh sesama Pejuang di dalam satu wadah organisasi, Papua diadu domba oleh pikiran orang perorangan alias pribadi dan memaksakan pikirannya mnjdi keputusan organisasi, pada hal tidak bgtu.
SADARLAH..
RAKYAT HARUS MEMILIH PEMIMPIN YANG RENDAH HATI DAN TIDAK ANGKUH.
RAKYAT HARUS MEMILIH PEMIMPIN YANG KONSISTEN DALAM MENJALANKAN KEPUTUSAN POLITIK BANGSA.
RAKYAT HARUS TUNDUK KEPADA PEMIMPIN YANG DIPILIH SECARA DEMOKRATIS.
RAKYAT HARUS PAHAM BAHWA KITA BUTUHKAN PEMIMPIN BANGSA YANG MAMPU MEYAKINKAN PUBLIK DUNIA.
DUNIA AKAN TERTAWA DAN MENYESAL KETIKA KITA BANGSA PAPUA TIDAK MENGHORMATI KETUA ULMWP TUAN BENNY WENDA YANG TELAH MENERIMA NOBEL/AWARDS dari Wali kota Oxfort Inggris.
Mereka yang tidak senang dengan ULMWP akan selalu membuat narasi narasi baru untuk mengelabui rakyat dan aktivis tentang perjalanan sejarah bangsa Papua seakan mereka tidak tahu tentang perjalanan sejarah yang kami tulis ini.
Saya melihat deklarasi itu sangat SAKRAL dan sangat berbahaya
Mereka sekarang bikin narasi untuk menghancurkan ULMWP, padahal meeeka juga adalah aktor dibalik lahirnya ULMWP.
As many as 15 people are believed to have been killed in a firefight between Indonesian soldiers and Papuan independence fighters, adding to more than two dozen deaths in the simmering conflict since November.
Indonesia’s military said three of its soldiers, and seven to 10 independence fighters, died on Thursday when a force of 50 to 70 rebels carrying firearms as well as spears and arrows attacked a group of 25 soldiers in a battle lasting several hours.
Sebby Sambom, a spokesman for the West Papua National Liberation Army, said five soldiers were killed and admitted no deaths for the Papuans. Both sides claimed to have captured weapons.
Muhammad Aidi, the military spokesman for Indonesia’s easternmost Papua region, said the soldiers had arrived in the area to guard work on the trans Papua highway and the attack was unprovoked. According to Sambom, the soldiers had burned traditional dwellings and interrogated villagers.
Two helicopters sent to take the bodies of the three killed soldiers to the mining town of Timika were shot at but eventually landed after Indonesian forces returned fire, Aidi said.
The highlands district was the location of a December attack by Papuan fighters on workers at a construction site for the trans Papua highway that killed 19. Large numbers of people have been displaced by military and police security operations since the attack.
At least 31 people have died since early November in an apparent escalation of attacks by the West Papua National Liberation Army. The figure doesn’t include unconfirmed civilian deaths that Papuan activists say resulted from security operations.
An insurgency has simmered in Papua, which makes up the western half of the island of New Guinea, since the early 1960s when Indonesia annexed the Dutch-controlled territory.
Discrimination against indigenous Papuans and abuses by Indonesian police and military have drawn renewed attention globally as Indonesia campaigns for membership in the UN’s human rights watchdog.
The exiled leader of the Papuan independence movement, Benny Wenda, in January presented a 1.8m-signature petition calling for self-determination to the UN human rights chief in Geneva.
Source: https://www.theguardian.com/